Home / Hukum / Lalola Ester Tidak Sepakat Dengan Mekanisme Penyadapan Revisi UU No. 30 Tahun 2002

Lalola Ester Tidak Sepakat Dengan Mekanisme Penyadapan Revisi UU No. 30 Tahun 2002

150617088ICW

Lalola Ester selaku peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa tidak sepakat dengan penyadapan yang diatur dalam revisi UU No 30 Tahun 2002 mengenai KPK, Menurut beliau aturan tersebut merupaka upaya untuk memangkas kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu poin dalam draf revisi UU KPK mengatur mengenai kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Aturan baru tersebut mengatur penyadapan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia. Lalola menilai, aturan tersebut sulit untuk diterapkan. Pasalnya, ketika dalam proses pro justitia, proses hukum telah masuk dalam tahap penyidikan. Sementara, proses penyadapan biasanya dilakukan KPK dalam tahap penyelidikan, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengajukan revisi UU KPK agar masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015. Yasonna menilai bahwa pelaksanaan UU KPK masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

(Sumber : Kompas)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply