Home / Business / Rakyat Semarak Tolak Sutiyoso jadi Kepala BIN

Rakyat Semarak Tolak Sutiyoso jadi Kepala BIN

Tolak-SUTIYOSO
Jakarta (21/6) – Penetapan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai tidak menggambarkan adanya niat baik dan dinilai melukai perasaan rakyat serta bangsa. Selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada kasusnya 27 Juli (Kudatuli), ia juga dinilai terlibat banyak kasus korupsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Umum Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi, Laode mengungkapkan bahwa “sampai saat ini Sutiyoso tidak dapat membuktikan penyalahunaan keuangan Negara dalam kasus pembebasan lahan Taman BMW 2007-2008 Pemabangunan Fasos dan Fasum, 68.400 Rumah Susun, Pengadaan Busway Tahun 2003-2004, Penggelembungan Dana Pengadaan Blanko. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menempel pada STNK di Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta”.

Kordinator Badan Relawan Nusantara, Edysa Tangan memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo ketika mengusulkan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN, Jokowi jangan mau dibawah tekanan kekuatan disekitarnya, dimana presiden Jokowi yang mempunyai kewenangan untuk menarik kembali rekomendasi atas diusulkannya Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

Pada kesempatan yang sama pula, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Mananusia (KOMNAS HAM), Natalius Pigai mengungkapkan, bahwa Komnas HAM akan menyurati Komisi I DPR RI terkait rekam jejak Sutiyoso dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.

KOMNAS HAM memilki sejumlah catatan yang akan disampaikan langsung secara tertutup , jika diminta oleh Komisi I ataupun tidak diminta institusinya tetap akan memberikan masukan.
KOMNAS HAM juga akan menyerahkan sejumlah catatan dan rekam jejak Sutiyoso kepada Presiden Joko Widodo. Pigai enggan menyampaikannya secara terbuka dengan dalih menjaga kerahasian data KOMNAS HAM.

Masih dalam ruang diskusi yang sama, Kordinator Komisi untuk orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyampaikan kekecewaannya kepada Jokowi yang mengusung Sutiyoso sebagai kepala BIN. Karena namanya telah banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAK ASASI MANUSIA (HAM) masa lalu.

Haris mengingatkan bahwa pada pemilihan Presiden saat PILPRES 2014, Jokowi dipilih rakyat karena saingannya Prabowo Subianto diketahui terlibat kasus pelanggaran HAM.

Ia mengingatkan dengan penegasan, bahwa Sutiyoso adalah Panglima Kodam Jaya tahun 1996 dan ia merupakan salah satu actor dibalik penyerangan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Justru kini setelah kader PDIP terpilih sebagai Presiden, kader tersebutlah yang menunjuknya sebagai kepala BIN.

Beberapa testimony dari masyarakat seperti Amsar Dulman Forum Komunikasi Generasi NU, Petrus Salestinus Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Sandra Fertasari FKK 124 menunjukan keterlibatan Sutiyoso sebagai pelanggaran HAM pada kasus Kudatulis semakin kuat dan sudah layak untuk ditolak dan diadili pelakunya.

Mereka mengkhawatirkan masuknya militer menjadi pemain demokrasi, makin menunjukan adanya konspirasi aset-aset Negara untuk menutup kasus Kudatuli, oleh karena itu para relawan ini menuntut agar pelakunya ditangkap tidak hanya sekedar menolak Sutiyoso.

(Eva)

About admin

Check Also

Benny Menganggap Pansus Lebih Penting Ketimbang Pansus Pelindo II

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menganggap pembentukan panitia khusus (pansus) tentang …

Leave a Reply