Home / Hukum / Jokowi Masih Pertimbangkan Pemberian Grasi

Jokowi Masih Pertimbangkan Pemberian Grasi

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) mengikuti buka puasa bersama Duta Besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). Presiden mengundang para duta besar, menteri-menteri Kabinet Kerja serta para pimpinan lembaga untuk mempererat dan silaturahmi antar perwakilan dari negara-negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) mengikuti buka puasa bersama Duta Besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). Presiden mengundang para duta besar, menteri-menteri Kabinet Kerja serta para pimpinan lembaga untuk mempererat dan silaturahmi antar perwakilan dari negara-negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan pemberian grasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

“Itu makanya menjadi suatu pertimbangan,” ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Yang menjadi pertimbangan menurut Pratikno antara lain adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Grasi dan Mahkamah Agung sudah memberi pertimbangan grasi tidak memenuhi syarat.

Pratikno mengatakan Presiden telah mendengarkan masukan-masukan dari lembaga terkait, seperti Menko Polhukam, Menkumham dan Kapolri terkait pemberian grasi tersebut.

Pratikno juga mengatakan Presiden akan menyampaikan hasil pertimbangan pemberian grasi tersebut dalam waktu dekat. Sebab, Undang-Undang mengharuskan keputusan pengajuan grasi 90 hari setelah diajukan.

“Presiden ingin mendengarkan langsung, masukan tertulis dari lembaga-lembaga tersebut sudah masuk pada Presiden, Presiden ingin dengar langsung. Jadi kemarin Menkumham, Menkopolhukam, Kapolri serta Jaksa Agung menjelaskan langsung pada Presiden,” kata Pratikno.

(Sumber : Tribunnews)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply