Home / Hukum / Politik / Terjadi Peningkatan Persepsi Politik Dari Publik

Terjadi Peningkatan Persepsi Politik Dari Publik

capture-20150728-092628

Memasuki sembilan bulan usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terjadi peningkatan persepsi politik dari publik jika dibandingkan dengan bulan keenam. Meski belum setinggi persepsi positif publik pada bulan ketiga, kenaikan itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan persepsi positif ini, menurut hasil survei Litbang Kompas, terutama terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah dan pada Pemilu Presiden 2014 memilih pasangan Jokowi-Kalla.

Peningkatan persepsi positif ini mengindikasikan bahwa kegelisahan sejumlah elite ekonomi atas pelambatan ekonomi atau pegiat gerakan masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak, yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi, ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap masyarakat bawah. Masyarakat bawah mulai memercayai kembali kinerja pemerintah dalam mengatasi persoalan.

Konsolidasi

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, menegaskan, pemerintah sudah mencapai titik kondusif untuk melanjutkan pembangunan. Selain sudah ada dukungan dan sikap bersahabat dari parlemen dan partai politik, Jokowi-Kalla juga sudah memahami masalah yang dihadapi berikut jalan keluarnya. “Relasi yang selama ini dibangun Presiden sudah menunjukkan hasil,” katanya.

Kini, kementerian dan lembaga juga sudah dapat menyerap anggaran. Dengan pertimbangan ini, dia meyakini, pertumbuhan ekonomi, yang belakangan melambat, akan mulai meningkat.

“Kenaikan itu akan dipengaruhi penyerapan anggaran dan kemudahan investasi. Saya yakin, ekonomi kita pada kuartal ketiga akan lebih baik ketimbang kuartal kedua. Sementara pada kuartal keempat akan lebih baik daripada kuartal ketiga,” paparnya.

Luhut memperkirakan, nilai rupiah yang saat ini sekitar Rp 13.400 per dollar AS, pada kuartal keempat (Oktober-Desember) akan stabil pada kisaran Rp 13.000 per dollar AS. Harga minyak dunia juga terus turun.

Terkait wacana perombakan kabinet, Luhut menegaskan, hal itu urusan presiden. “Presiden sudah tahu apa yang harus dilakukan. Soal kapan perombakannya, itu hak prerogatif Presiden dan tunggu momentumnya,” ujarnya.

Ekonomi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan, pelambatan ekonomi telah terlihat, antara lain, dalam penjualan otomotif yang turun sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sektor perhotelan, omzet anjlok hingga 40 persen. Sementara industri makanan dan minuman turun sekitar 10 persen. Akibat melemahnya kinerja sektor riil, impor barang modal dan bahan baku juga turun.

Soeharsojo, Wakil Ketua Umum Kadin, menambahkan, pengusaha membutuhkan kepastian sikap dari kabinet. Kebijakan satu dan lainnya diharapkan selalu sinkron, saling mendukung, dan bersifat strategis jangka panjang. “Proyek infrastruktur memang digenjot. Jika sekarang gerakannya terlihat cepat, seperti dalam pembangunan jalan tol, sesungguhnya mayoritas pengerjaannya baru dilakukan BUMN. Sebagian kecil saja yang dilakukan swasta,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menilai, pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan baik. Kini, yang jadi pertanyaan adalah pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik yang masih terkendala izin dan logistik. Sayangnya, permasalahan di bidang ekonomi itu seperti tidak dijadikan prioritas utama parlemen. Kini, politisi dan partai politik telah disibukkan pilkada serentak, Desember 2015.

Pilkada

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya mengingatkan, pelaksanaan pilkada akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah di bidang politik.

Kesuksesan pilkada akan melengkapi capaian pemerintah lainnya di bidang politik, seperti lancarnya pergantian Panglima TNI dari Jenderal (TNI) Moeldoko ke Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo atau pergantian Kepala Badan Intelijen Negara dari Marciano Norman ke Sutiyoso.

“Di bidang keamanan, baru-baru ini memang muncul konflik di Tolikara, Papua. Namun, pemerintah mampu menangani dengan relatif cepat,” kata Willy.

Belakangan ini, citra positif Polri sudah meningkat. Jajak pendapat Litbang Kompas yang dipublikasikan pada 29 Juni 2015 juga menunjukkan, 55 persen responden menilai citra Polri positif. Sebelumnya, pada Januari 2015, masih berada pada angka 52,1 persen dan 46,7 persen (Desember 2014).

Namun, sejumlah kalangan, seperti pegiat gerakan masyarakat sipil, saat ini, masih gelisah dengan langkah Polri yang menetapkan sejumlah pihak, seperti dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies, Philips J Vermonte, menilai, titik lemah pemerintahan Jokowi-Kalla masih pada aspek penegakan hukum dan komitmen memberantas korupsi.

“Pada pemerintahan saat ini, KPK seolah menjadi seperti lembaga yang tidak lagi mendapat dukungan penuh dari Presiden. Akibatnya, publik melihat komitmen Presiden pada pemberantasan korupsi menurun dibandingkan dengan Presiden sebelumnya,” kata Philips. Dia menambahkan, Presiden seharusnya dapat lebih tegas dalam kasus seperti yang menimpa dua komisioner KY.

(Sumber : Kompas)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply