Home / Hukum / Politik / Pemerintah Siapkan Dua Opsi

Pemerintah Siapkan Dua Opsi

capture-20150804-112851

Pemerintah telah menyiapkan dua opsi bagi kabupaten/kota yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon dalam pemilihan umum kepala daerah serentak, Desember mendatang.

Opsi tersebut adalah menunda pilkada di daerah itu sampai tahun 2017 atau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sehingga pilkada tetap bisa digelar tahun ini sekalipun pasangan calon hanya satu. Pilihan atas dua opsi itu akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada, Senin (3/8), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, masih adatujuh kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan bakal calon.

Selain itu, ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon. Pasalnya, di daerah itu hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, opsi bagi daerah yang bercalon tunggaltelah disusun Kementerian Koordinator Politik, Hukum,dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

”Opsi-opsi ini akan segera dimatangkan sehingga bisa segera disampaikan kepada Presiden dalam satu-dua hari ke depan untuk kemudian diputuskan Presiden,” katanya.

Anggota KPU, Arief Budiman, mengatakan, KPU akan mengikuti keputusan pemerintah. Namun, jika menjadi solusi, perppu harus segera dikeluarkan dalam satu atau dua hari ke depan. Dengan demikian, KPU bisa mempelajari dan membuat peraturan yang sesuai.

DPR menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan solusi atas fenomena munculnya bakal calon tunggal di pilkada. DPR berharap pemerintah tidak buru-buru mengeluarkan perppu untuk mengatasi kondisi ini.

”Meski masih reses, saya sudah minta Komisi II membuatkan surat agar bisa diteruskan kepada Presiden,” kata Ketua DPR Setya Novanto.

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan, masih ada waktu untuk mencari solusi atas masalah ini sampai penetapan calon kepala daerah oleh KPU pada 24 Agustus. Saat ini, KPU diminta tetap menjalankan tugas, terutama memastikan suasana persiapan penyelenggaraan pilkada di daerah tetap kondusif.

(Kompas)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply