Home / Hukum / Politik / Perombakan Kabinet Tidak Libatkan KPK dan PPATK

Perombakan Kabinet Tidak Libatkan KPK dan PPATK

Jokowi-JK-sesaat-sebelum-pimpin-rapat-kabinet

Presiden Joko Widodo menyatakan masih menimbang orang yang tepat untuk menjabat posisi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara Luhut menyatakan tidak masalah merangkap jabatan.

“Mesti ada, baru dipersiapkan,” kata Presiden, Kamis (13/8), saat ditanya tentang orang yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang kini masih dijabat Luhut.

Saat disinggung adanya kabar tentang perubahan struktural Kantor Staf Presiden (KSP) dari saat ini yang langsung di bawah presiden menjadi di bawah sekretaris kabinet (seskab), Presiden menyatakan masih menghitung dan mengalkulasi secara masak. Ia juga menepis kabar tentang rencana pengangkatan mantan Seskab Andi Widjajanto untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

KSP punya tiga kewenangan, yaitu mengendalikan program prioritas pembangunan nasional, mengelola isu-isu strategis, serta melakukan komunikasi politik dengan partai politik dan DPR.

Sementara itu, Pramono Anung yang Rabu lalu dilantik menjadi Seskab menuturkan, prioritas kerja utamanya adalah membuat lembaga kepresidenan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan lembaga negara lain, partai politik, serta ormas.

Luhut menuturkan, tata kelola di KSP sudah berjalan mulus sehingga tidak jadi soal jika dia merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam dan di KSP.

“Di dalam KSP sudah tertata dengan baik strukturnya sehingga tidak ada masalah. Bahkan, data dan sistem yang baik di KSP akan ditransfer ke kantor Kemenkopolhukam. Ini karena sektor keamanan dan ekonomi itu harus saling menunjang,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah harus memberikan suasana tenang. Dalam hal ini, peran Kemenkopolhukam jadi penting.

Menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, masih adanya pertanyaan terkait dengan posisi KSP setelah perombakan kabinet pada Rabu lalu menandakan belum usainya pertarungan politik untuk memperebutkan pengaruh di lingkaran dalam istana kepresidenan. “Pertarungan dalam perombakan kabinet bukan hanya pertarungan antarkementerian teknis, tetapi juga perebutan pengaruh di lingkaran dalam istana,” tuturnya.

Dalam pertarungan perebutan pengaruh di lingkaran dalam istana ini, lanjut Yunarto, KSP memiliki posisi yang sangat strategis karena punya kewenangan yang cukup besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak para menteri dan pejabat setingkat menteri yang dilantik pada Rabu lalu. Padahal, dalam pembentukan Kabinet Kerja tahun 2014, Presiden melibatkan KPK dan PPATK.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menyatakan, KPK dan PPATK tidak dilibatkan karena figur yang dilantik pada Rabu lalu sudah cukup diketahui publik. Presiden juga cukup mengenal dan mengetahui integritas mereka.

Namun, lanjut Teten, PPATK dan KPK bisa memeriksa laporan harta kekayaan menteri yang baru. Presiden juga terbuka untuk menerima masukan dari kedua institusi itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, pelacakan terhadap rekam jejak menteri dan pejabat setingkat menteri yang baru sudah dilakukan cukup lama. Perombakan kali ini bukan semata persoalan pergantian personel, tetapi juga didasari kebutuhan akselerasi program pemerintah untuk menghadapi situasi ekonomi global.

Sementara itu, kemarin, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden untuk berpamitan. Pada saat Presiden memutuskan pergantian menteri pada Selasa lalu, Indroyono sedang bertugas mendampingi tim Ekspedisi Cartenz.

“Saya pamit, saya melaporkan bahwa saya sudah serahkan jabatan kepada Pak Rizal Ramli (penggantinya). Saya sampaikan terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya selama 10 bulan membantu Presiden,” kata Indroyono.

Pada kesempatan itu, Indroyono juga minta maaf jika selama bertugas ada langkah yang tidak berkenan di mata Presiden. Indroyono mengaku, pemberhentian dari jabatannya disampaikan Presiden melalui sambungan telepon.

(Kompas)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply