Home / Hukum / Politik / Tjahjo : Undang-Undang Direvisi Tahun Depan

Tjahjo : Undang-Undang Direvisi Tahun Depan

thumb_717122_01552806052015_Tjahjo-Kumolo

Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Revisi dibutuhkan untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur, seperti fenomena pasangan bakal calon kepala daerah tunggal dalam pilkada.

UU Pilkada perlu direvisi karena masih banyak hal yang belum diatur. Salah satunya mengenai pasangan calon kepala daerah tunggal. UU hanya mengatur, pilkada bisa diselenggarakan jika diikuti minimal dua pasang calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hal ini seusai jumpa wartawan penyelenggaraan Regional Marketing Award di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Kamis (13/8). “Tahun depan kami akan bahas (revisi UU Pilkada) dengan DPR,” katanya.

Tjahjo mengatakan, pemerintah tidak pernah berpikir peserta pilkada hanya satu pasang. Oleh karena itu, UU Pilkada harus dilengkapi aturan untuk mengantisipasi apabila hanya ada satu pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah.

Anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain, sependapat jika UU Pilkada direvisi. “Perlu direvisi, terutama untuk mengantisipasi calon tunggal,” katanya.

Dorongan revisi UU Pilkada juga menguat. Hasil revisi menjadi landasan hukum pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017, yang tahapannya dimulai sekitar Juni 2016.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pembahasan revisi UU Pilkada harus segera dimulai agar pemerintah dan DPR punya cukup waktu mengkajinya secara mendalam.

Pembahasan UU No 8/2015 yang sangat singkat menyisakan banyak kelemahan. “Pemerintah dan DPR harus belajar dari kekisruhan pilkada serentak gelombang pertama tahun ini. Semua terjadi karena kerangka hukum pilkada tidak disiapkan dengan baik dan sarat kepentingan politik,” kata Titi.

Salah satu kelemahan di UU Pilkada, tidak adanya sistem dan mekanisme pilkada jika pasangan calon hanya satu pasang.

Dampaknya, masa pendaftaran harus berulang kali dibuka kembali oleh Komisi Pemilihan Umum, bahkan pilkada di empat kabupaten/kota harus ditunda tahun 2017 karena hingga masa akhir pendaftaran, jumlah pasangan calon tetap tunggal.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengakui banyak kelemahan di UU Pilkada. “Kami akan segera melakukan pembicaraan awal dengan DPR supaya revisi undang-undang itu bisa masuk Program Legislasi Nasional tahun depan,” katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah, menambahkan, yang perlu diperkuat, antara lain, adalah aturan politik uang dan sanksi bagi partai politik dan kandidat yang menerima/memberi imbalan dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah.

Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini, mengatakan, penguatan penjabat kepala daerah bisa berdampak baik jika kontrol masyarakat kuat, tetapi juga berdampak buruk jika fungsi kontrol tidak berjalan. “Jika penguatan kewenangan dilakukan ke penjabat kepala daerah, kontrol warga dan media harus benar-benar kuat,” kata Risma.

Sebanyak 135.672 personel Polri akan mengamankan pilkada serentak. “Bapak Kapolri sudah menyampaikan, kapolda, kepala biro operasi, dan kepala satuan Brimob, sampai kapolres siap melaksanakan pengamanan pilkada serentak tahun 2015,” kata Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.

(Kompas)

About admin

Check Also

Fadli Zon: KPK Harus Diperkuat!

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK …

Leave a Reply