Home / Hukum / Enam ALasan Agar Delik Korupsi Tidak Masuk Dalam RUU KUHP

Enam ALasan Agar Delik Korupsi Tidak Masuk Dalam RUU KUHP

KUHP

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter meminta pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena, katanya, jika masuk dalam KUHP akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, sehingga akan berdampak pada pola penanganan perkara.

Dia membeberkan, ada enam alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Pertama, DPR dan pemerintah dinilai inkonsisten bila memaksakan delik korupsi masuk RUU KUHP.

“RUU Tipikor sudah masuk Rencana Pembahasan Program Legislasi Nasional 2014 – 2019. Jika DPR dan pemerintah tetap membahas RUU KUHP yang memuat juga delik korupsi, maka DPR dan Pemerintah telah inkonsisten dalam menjalankan rencananya sendiri,” ujarnya melalui pers rilis yang diterima wartawan, Jakarta, Minggu (13/9).

Kemudian, sambung Lalola, tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa bila masuk RUU KUHP. “Hal ini juga berimplikasi pada kerja lembaga-lembaga independen yang kewenangannya diatur dalam UU khusus yang diatur di luar RUU KUHP.”

Laola juga menyebutkan, akibat delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka beberapa lembaga negara akan kehilangan kewenangan.

Pasalnya, proses hukum dan kewenangan lembaga-lembaga terkait yang diatur dalam RUU KUHAP, juga mengikat bagi lembaga-lembaga independen yang kewenangannya kini diatur dalam Undang Undang khusus.

KPK pun nantinya akan menjadi lemah karena hanya memiliki fungsi pencegahan korupsi bila delik korupsi masuk RUU KUHP. Sebab, kewenangan KPK dalam fungsi penindakan akan ‘dikembalikan’ ke Polri dan Kejaksaan.

“Karena mandat KPK diatur secara jelas dalam UU Tipikor dan UU KPK, dan secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor,” tutur Lalola.

Kelima, Kejaksaan juga dikhawatirkan nantinya hanya berwenang menuntut perkara korupsi tidak lagi melakukan penyidikan. Bukan saja lembaga-lembaga independen seperti BNN, PPATK, atau KPK, yang potensial kehilangan kewenangannya.

“Kejaksaan pun akan kehilangan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi jika RUU KUHP ini disahkan. Mengapa demikian? Karena kewenangan Kejaksaan menyidik perkara korupsi –sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Kejaksaan- hanya atas delik korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, dan bukan atas delik tipikor yang diatur dalam peraturan hukum lain,” sambung Lalola.

Sedangkan alasan keenam, penyidikan Tipikor akan dimonopoli Polri. Menuru Lalola berbeda dengan Kejaksaan, kewenangan penyidikan Polri korupsi tidak terbatas pada UU Tipikor, sehingga Polri tetap dapat melakukan penyidikan terhadap delik korupsi meskipun delik tersebut diatur di luar UU Tipikor.

“Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami meminta DPR dan pemerintah agar mengeluarkan delik korupsi dan delik-delik lain yang termasuk dalam tindak pidana luar biasa, dari RUU KUHP,” tandas Lalola.

(Skalanews)

About admin

Check Also

BNNK ADAKAN SOSIALISASI P4GN DIKALANGAN PELAJAR

Cibinong (8/8) – Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika …

Leave a Reply