Home / Nasional / BPK Periksa Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PLN yang Belum Dimanfaatkan

BPK Periksa Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PLN yang Belum Dimanfaatkan

pembangkit-listrik-35-000-mw-dijamin-rampung-dKlwU1HzIX

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PLN menemukan adanya gardu induk dan gas insulated substation yang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara belum dimanfaatkan dalam pemeriksaan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PLN.

“Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada PT PLN (Persero) tersebut, kami temukan adanya gardu induk dan gas insulated substation yang belum dimanfaatkan,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin (5/10).

Hal tersebut dikatakan Harry setelah BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2015 di depan sidang Paripurna DPR di Kompleks Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Harry mengatakan proyek PLN senilai Rp192,15 miliar tersebut belum dimanfaatkan karena adanya kendala pembebasan lahan, material yang belum terpasang dan transmisi yang belum selesai.

“Selain itu pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan Unit Induk Proyek Jaringan PLN mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp 253,32 miliar,” tuturnya.

Belum dimanfaatkannya dua aset PLN tersebut, kata Harry, menjadikan proyek tersebut belum terlihat efektifitasnya. Selain mengaudit PLN, lanjut Harry, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan aset PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I serta pengoperasian rig dan kapal pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Dalam pengelolaan asetnya, kata Harry, PT Pelindo I cukup efektif meskipun belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektivitas karena masih ada kelemahan dalam penggunaan dan pendayagunaan aset.

Sedangkan untuk penyediaan serta pengoperasian rig dan kapal PHE offshore North West Java (ONWJ), PT PHE Randugunting, PT PHE Nunukan Company sudah efektif dan efisien.

Sementara itu, PT PHE West Madura Offshore yang dianggap masih belum sepenuhnya efektif dan efisien karena ada beberapa masalah seperti waktu tidak produktif yang cukup besar dan melebihi batas toleransi dalam pengoperasian rig Java Star.

“Selain itu, terdapat indikasi pengaturan pemenang lelang pada pengadaan kapal tipe A di PT PHE ONWJ,” ucapnya.

Semua pemeriksaan tersebut dimasukan ke dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap 11 BUMN dalam IHPS I yang dibacakan di hadapan sidang paripurna DPR pada Senin tanggal 5 Oktober 2015.

Hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi atau Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) tahun 2014 atas 11 BUMN, tambah Harry, ditemukan subsidi pemerintah berkurang.

“Dari hasil audit, diperlihatkan adanya beban subsidi pemerintah yang berkurang hingga sebesar Rp6,25 triliun,” kata Harry menambahkan.

(Skalanews)

About admin

Check Also

Berikut Laporan Kunjungan Kerja Komisi E DPRD DKI ke Bali

Seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, DPRD DKI juga membuat laporan setelah melakukan kunjugan …

Leave a Reply