Home / Breaking News / Konstitusional kah Wacana Pemakzulan Presiden Akibat Bencana Kabut Asap ???

Konstitusional kah Wacana Pemakzulan Presiden Akibat Bencana Kabut Asap ???

211705_kebakaran-hutan-di-pelalawan--riau_663_382

Sebelum bicara ke ranah Pemakzulan Presiden akibat kabut asap, kita harus bisa menjawab pertanyaan sebab dan akibat bencana kabut asap terjadi?

Tradisi buruk atau tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan petani-petani dan perusahaan-perusahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan untuk membuka lahan dengan cara pembakaran adalah salah satu penyebab dari kabut asap yang terus terjadi. Penyebab lainnya adalah suhu cuaca yang terlalu panas.

Tindakan pembakaran lahan tersebut dengan tujuan perubahan alih fungsi hutan untuk kepentingan lain.Ketidakpatuhan pengusaha dan petani lahan imbas dari sulitnya pemahaman regulasi masyarakat umum. Regulasi yang tidak dipahami dengan baik oleh public, kurangnya pengawasan dan pemahaman terhadap akar permasalahan menyebabkan penanganan terhadap kebakaran hutan dan kabut asap yang setiap tahun terjadi di Indonesia.

Pemerintah juga perlu terus menerus melakukan upaya pencegahan atau cara-cara preventif sebelumnya agar kebakaran hutan ini tidak terjadi setiap tahunnya, hal ini dikarenakan Pemerintah selalu melakukan penindakan setelah peristiwa terjadi.Salah satu contoh adalah lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang telah memiliki HGU terutama untuk mekanisme pembukaan lahan.

Menurut BNPB ada empat penyebab lambanya pemadaman, pertama wilayah yang terbakar sangat luas, kedua kebakaran terjadi di lahan gambut, ketiga kekeringan membuat api makin sulit dipadamkan, dan keempat titik-titik api sulit dijangkau karena keterbatasan akses.

Dampak negatif dari kebakaran lahan ini terutama dampak dari kabut asapnya. Dari sisi ekonomi, kabut asap akan menghambat dan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga berdampak pada perputaran roda ekonomi di daerah. Tanaman rusak dan mati, begita juga hewan. Bahkan biaya untuk mengatasi gangguan kabut asap cukup besar khususnyapengadaan air untuk memadamkan api, biaya transportasi pemadaman serta biaya ektra tenaga pemadam kebakarannya.

Saling menyalahkan dalam menghadapi bencana kabut asap inipun takkan menyelesaikan masalah. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat menyalahkan pemerintah atas bencana yang berulang setiap tahunnya.Bukan berarti pemerintah lalai dan gagal dalam mengantisipasi kebakaran lahan yang pasti terjadi setiap tahunnya.Namun masyarakat sendiri juga harus sadar untuk tidak menggunakan metode pembakaran lahan secara tidak terkendali yang merugikan khalayak banyak.Dalam hal ini, kita harus bersama-sama menangani masalah pembakaran lahan.

Dalam kaitan akibat bencana kabut asap yang berkepanjangan dengan wacana  beberapa pihak bermaksud melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden mungkin saja dilakukan, tapi sangat tidak mudah, prosedurnya rumit dan panjang, berliku-liku, berlapis, dan membutuhkan dukungan politik luar biasa besar.

Benar memang, DPR yang memulai proses impeachment dengan mengusulkan pemberhentian Presiden melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang diputuskan melalui rapat paripurna DPR. Namun, pembuktian atas pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hukum dan lainnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 7A harus melalui proses hukum di MK.

Sekali lagi, DPR hanya bisa berpendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (lihat UUD 1945 Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7).Adapun pemeriksaan, penyelidikan, dan keputusan atas pendapat DPR menjadi kewenangan penuh MK. Bahkan ketika seandainya MK membuktikan kebenaran pendapat DPR itu sekalipun, MPR dapat saja tidak memberhentikan presiden.

(Ridwan)

About admin

Check Also

FIFA Temui PSSI dan Menpora

  Delegasi FIFA telah tiba di Jakarta, Minggu (1/11/2015). Rencananya, mereka bakal menemui Ketua Umum …

Leave a Reply